Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa program barak militer untuk remaja bermasalah ini bertujuan membentuk karakter disiplin, mandiri, serta mengembalikan jati diri remaja sebagai generasi penerus bangsa.
Menurut KDM (sapaan akrab) Dedi Mulyadi, maraknya perilaku brutal hingga tindak kriminal di kalangan remaja menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua dan negara. “Kita tidak boleh kehilangan satu generasi yang seharusnya memiliki sifat luhur sebagai manusia Indonesia,” ujar KDM, Selasa (29/4/2025)
Program barak militer ini mengedepankan pendekatan pendidikan berbasis kedisiplinan, bukan militerisasi perang. Kegiatan dalam program ini meliputi olahraga, kesenian, pengembangan minat dan bakat, serta pembiasaan pola hidup sehat, mulai dari keteraturan makan, minum, hingga menjauhkan peserta dari rokok dan obat-obatan terlarang.
KDM menekankan keikutsertaan anak-anak dalam program ini harus mendapat persetujuan orang tua, mengingat mereka masih berada di bawah perwalian. “(BAPEDA JABAR)”
TANGGAPAN MASYARAKAT TERKAIT PROGRAM BARAK MILITER
KBRN, Jakarta: Masyarakat berbeda pendapat soal pengiriman pelajar atau remaja bermasalah ke barak militer diinisiasi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ada yang menilai program ini efektif membuat pelajar dan remaja bermasalah menjadi lebih baik, ada juga yang tidak meyakininya.
Upi dari Bone menilai, pelajar atau remaja bermasalah jika dikirim ke barak militer akan memiliki sikap lebih baik setelah keluar. Sebab, sistem pembinaan cara militer akan efektif membuat pelajar atau pelajar bermasalah akan mampu membentuk karakter dan sikap lebih baik.
Robert dari Manado juga setuju dengan Upi. Namun, diharapkan pelajar atau anak katagori nakal tersebut bisa merubah sikapnya begitu tahu kalau masih nakal akan dikirim ke barak militer. Sementara itu, Agung dari Jakarta mempertanyakan efektifitas program tersebut. Jika hanya 14 hari di barak militer apakah bisa mengubah karakter seorang anak dalam jangka panjang?
Agung juga mempertanyakan aturan dan kurikulum programnya yang belum jelas, termasuk dilakukan Gubernur Jabar. Selain itu, katanya, harus ada program lanjutan setelah mereka keluar dari barak militer
Program siswa nakal dikirim ke barak militer ala Dedi Mulyadi ini belakangan berpotensi menjadi program nasional. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, Selasa (6/5/2025), mengatakan, akan meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) mengeluarkan peraturan supaya kegiatan ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia. (RADIO REPUBLIK INDONESIA -09 mei 2025)
Saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran HAM,” ungkap Adhel, Jumat (9/5/2025)
Adhel mengungkapkan tiga alasan utama penolakannya. Pertama, ia menilai pendekatan militer bertentagan dengan esensi pendidikan yang seharusnya memanusiakan manusia.
Alasan kedua, Adhel mempertanyakan kurikulum yang digunakan dalam pelatihan militer untuk anak-anak tersebut.
Ketiga, ia menduga Dedi Mulyadi telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Gubernur karena tidak ada payung hukum yang membolehkan militer terlibat langsung dalam pendidikan siswa.(KOMPAS.COM)
Leave a Reply